logo Kompas.id
โ€บ
Metropolitanโ€บWacana Pelonggaran PPKM DKI di...
Iklan

Wacana Pelonggaran PPKM DKI di Tengah Kejenuhan Masyarakat

Pendekatan pemerintah pusat dan daerah sama-sama berbasis opini publik, bukan pada penyelesaian persoalan pandemi. Itu pun umumnya terkait dengan insentif ekonomi dan pembagian bantuan sosial.

Oleh
Laraswati Ariadne Anwar
ยท 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/sQ4Gp9wDWd_1xWf-1sI9LrRwLMo=/1024x659/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2F36579dc7-df1c-4567-b673-7bf6cfa802e2_jpg.jpg
KOMPAS/RIZA FATHONI

Suasana keramaian di jalur inspeksi Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (14/2/2021).

Wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka tempat-tempat hiburan dalam dua pekan masih menuai sejumlah permintaan untuk memikirkan kembali prioritas penanganan pandemi. Masyarakat memang dilanda kejenuhan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, tetapi bukan berarti bisa secepat itu kegiatan sosial dibuka kerannya.

โ€Kenyataan lapangan menunjukkan kejenuhan masyarakat karena meskipun judul programnya adalah PPKM, masyarakat tetap keluar rumah untuk beraktivitas,โ€ kata Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia untuk DKI Jakarta Baequni Boerman ketika dihubungi pada Selasa (16/3/2021).

Editor:
nelitriana
Bagikan