DKI Serahkan Keputusan ”Lockdown” di Akhir Pekan kepada Pemerintah Pusat
Dalam tiga hari masa pembatasan kegiatan jilid II, ada 3.000 lebih kasus aktif di Jakarta. DKI menyerahkan keputusan karantina wilayah ke pemerintah pusat dan memilih fokus siapkan RS rujukan dan isolasi bagi ibu hamil.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2F338c1e9c-b0e5-475a-bf85-031d2b16efa8_jpg.jpg){kind=logo}
Warga melintasi mural seputar Covid-19 di Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (3/2/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tidak efektif. Namun, untuk penanganan lebih detail, seperti pemberlakuan karantina wilayah (lockdown) pada akhir pekan, DKI Jakarta menyerahkan kebijakan itu kepada pemerintah pusat. DKI kini tengah menyiapkan tempat isolasi mandiri bagi ibu hamil dan menambah RS rujukan.
”Karantina wilayah atau lockdown akhir pekan itu merupakan usulan dari DPR. Saya kira untuk lockdown akhir pekan itu disampaikan saja kepada pemerintah, kepada Presiden, kepada satgas pusat. Kami di pemprov akan mengkaji, menganalisis, dan membahasnya,” kata Ahmad Riza, Rabu (3/2/2021).