Mengatur PKL, Mengubah Sistem Sosial di Ibu Kota di Masa Pembatasan

Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengatasi penularan Covid-19 memerlukan pendekatan berbasis masyarakat. Sejauh ini, pembatasan belum membuahkan hasil signifikan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pedagang makanan kaki lima berjualan di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2021).

Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Ibu Kota pada hari pertama, kemarin, berlangsung seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebelum-sebelumnya. Aparatur pemerintah, seperti camat dan lurah, masih mengandalkan patroli bersama satuan polisi pamong praja untuk membubarkan kerumunan dan masih menghadapi kendala warga yang kucing-kucingan terhadap razia.

”Semuanya sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021. Tidak boleh ada kerumunan lebih dari lima orang, termasuk bagi para pengemudi ojek daring atau ojol. Petugas dari tadi pagi meminta para ojol yang nongkrong agar tidak lebih dari lima orang,” kata Camat Pademangan, Jakarta Utara, Mumu Muhtadi ketika dihubungi pada Senin (11/1/2021).