Menantang Keseriusan Pemerintah Terapkan PSBB Jawa-Bali

Setelah 10 bulan penanganan pandemi dinilai publik belum ada ketegasan dan sinergi antara pusat dan daerah, aturan pengetatan kembali saat ini menjadi ujian bagi pemerintah.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Karyawan berjalan seusai pulang kerja di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021). Tingginya angka harian kasus positif Covid-19 di Tanah Air serta temuan varian baru virus SARS-CoV-2 yang disebut lebih cepat menular membuat pemerintah memutuskan menarik rem darurat.

Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk Pulau Jawa dan Bali yang dimulai pekan depan perlu dipandang dengan skeptis. Banyak kasus yang menunjukkan pemerintah pusat dan daerah justru menjadi pihak pertama yang seolah melupakan pandemi Covid-19 masih berlangsung dengan membuat kebijakan saling bertolak belakang. Keseriusan membangun persepsi masyarakat untuk penanganan pandemi serta ketegasan menegakkan protokol kesehatan harus diawasi secara ketat oleh semua pihak.

”Pertanyaannya adalah kenapa PSBB Jawa-Bali baru dilakukan sekarang setelah hampir satu tahun pandemi terjadi? Kenapa bukan dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2020 ketika semua wilayah menyiapkan diri menghadapi penyebaran virus korona baru? Sekarang ini, setelah sekian banyak kebijakan tarik ulur, yang terjadi adalah kegagalan sistematis oleh pemerintah sehingga rakyat sudah telanjur apatis dengan strategi menangani pandemi,” kata antropolog Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Fadjar Thufail, di Jakarta, Kamis (7/1/2021).