Syarat Penerima Bantuan Sosial Terlalu Umum
Banyak muncul kekecewaan warga karena melihat tetangga mendapat bansos yang berbeda atau lebih sering frekuensinya. Transparansi data ini harus dilakukan secara daring di situs pemerintah pusat dan daerah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) bertemu dengan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, di Jakarta, Kamis (9/7/2020). Mereka membahas penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19.
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pencegahan Korupsi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperjelas kriteria penerimaan bantuan sosial, terutama untuk masyarakat yang masuk kategori rentan miskin. Hal ini agar mencegah masyarakat mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan, tetapi kemudian ditolak karena dianggap tidak sesuai kriteria, sementara kriteria itu sendiri spesifikasinya belum transparan.
Demikian diutarakan Juru Bicara Bidang Pencegahan KK Ipi Maryati Kuding seusai bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya di Jakarta, Kamis (9/7/2020). Ipi mendampingi dua komisioner KPK, yaitu Alexander Marwata dan Nurul Ghufron. Pertemuan itu membahas mengenai penyaluran dan kemajuan bantuan sosial (bansos) selama masa pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).