Pelonggaran Aktivitas Publik Seharusnya Diikuti Ketatnya Sanksi

Pelonggaran aktivitas publik seharusnya diikuti ketatnya sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Sebab, pandemi Covid-19 belum akan berakhir dalam waktu dekat.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penumpang duduk di dalam bus sekolah yang akan mengantar dengan tujuan Bogor dan Depok di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2020). Dioperasikannya bus sekolah untuk memberikan layanan gratis diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan penumpang dan KRL terutama pada saat jam sibuk. Selama masa PSBB transisi ini bus sekolah beroperasi di lima stasiun di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman Jakarta Raya menyarankan perubahan peraturan gubernur tentang sanksi pelanggaran pembatasan sosial berskala besar menjadi peraturan daerah. Tujuannya supaya penegakan sanksi semakin ketat dan ada kekuatan hukum terkait pendapatan negara bukan pajak.

Ketentuan sanksi itu tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.