Intensifkan Koordinasi Pusat dan Daerah

Komisi V DPR gagal menggelar rapat untuk mencari solusi banjir Jabodetabek. Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menduga, ada mala-administrasi dalam banjir di Jakarta.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Siswa bergotong royong membersihkan meja kursi pascabanjir di SMA Negeri 60, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020). Sekolah ini beberapa kali terendam banjir karena letaknya yang rendah dan berdekatan dengan Kali Mampang. Kondisi ini mengganggu kegiatan belajar-mengajar di sekolah tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan membatalkan rapat dengar pendapat dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi mengatasi banjir di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Ini karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir dan hanya diwakili oleh pejabat yang tak bisa mengambil keputusan.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDI-P Lasarus ini dihadiri antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono; Kepala  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwikorita Karnawati;  serta Kepala Basarnas Marsekal Madya Bagus Puruhito.  Satu-satunya kepala daerah yang hadir di rapat itu adalah Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin.