PPKM Mikro Dinilai Diskriminatif dan Tidak Akan Efektif
PPKM skala mikro mendapatkan kritik karena menyimpang dari konsep semula. Selain itu, kebijakan yang diberlakukan di Indonesia ini juga dinilai diskriminatif terhadap ekonomi masyarakat kecil.
JAKARTA, KOMPAS — Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro dinilai menyimpang dari konsep awal. Selain dikhawatirkan tidak akan efektif menghentikan penularan Covid-19 di Jawa dan Bali, kebijakan ini juga diskriminatif terhadap ekonomi rakyat.
”Konsep micro-lockdown itu setiap kelurahan agar melakukan pembatasan secara bersamaan. Warga tetap bisa menjalankan aktivitas di dalam kelurahannya, tetapi dibatasi untuk keluar. Jadi, usaha kecil, seperti warung, tetap jalan. Akan tetapi, aktivitas skala besar, seperti mal dan perkantoran, harus tutup dulu,” kata Sulfikar Amir, ahli sosiologi bencana Indonesia yang mengajar di Nanyang Technological University, Singapura, Selasa (9/2/2021).