Ancaman Pidana bagi Pemalsu Dokumen PPDB
Pemerintah mengancam pemalsu dokumen data kependudukan untuk seleksi PPDB dengan pidana penjara dan denda.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F06%2F25%2Fd18fb53c-5c9a-404d-9857-8aea7f1b4f6d_jpg.jpg){kind=logo}
Orangtua mengadukan kendala yang dialami saat proses pendaftaran di Posko Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 78 Jakarta, Selasa (25/6/2024). Pendaftaran PPDB jalur zonasi untuk jenjang SMP dan SMA di DKI Jakarta dibuka pada 24-26 Juni 2024.
JAKARTA, KOMPAS —Pemerintah mengingatkan bahwa pemalsuan dokumen kependudukan untuk mengakali seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan tindak pidana. Pemalsuan dokumen kependudukan melanggar ketentuan Pasal 94 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Mereka yang memanipulasi data kependudukan terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda Rp 75 juta. Karena itu, perlu adanya proses verifikasi ketat agar praktik ini dapat diidentifikasi.