UE Pakai Aturan Kehutanan untuk Perundingan CEPA
Waktu pengesahan EUDR berdekatan dengan putaran ke-14 perundingan CEPA Indonesia-UE. Karena itu, Indonesia perlu mengantisipasi kompensasi dari negosiasi EUDR tersebut dalam CEPA.
JAKARTA, KOMPAS โ Aturan kehutanan Uni Eropa berpeluang dijadikan alat tawar dalam perundingan dagang Uni Eropa-Indonesia. Jakarta perlu berhati-hati pada permintaan terkait nikel, bauksit, serta proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia menyimpulkan hal itu dalam laporan pada Selasa (4/7/2023). Tim LPEM FEB UI menyoroti undang-undang anti-penggundulan hutan UE (EUDR) yang mulai berlaku Juni lalu. โPengaturan EUDR menggunakan tolok ukur yang ditentukan sendiri oleh UE, bukan menggunakan indikator-indikator pencapaian lingkungan yang sudah ada,โ demikian tercantum dalam laporan itu.