Kepulauan Pasifik Ingin Menjadi Mitra Setara bagi Semua
Perjanjian pertahanan Amerika Serikat-Papua Niugini diharapkan memperkuat kehadiran Washington di Kepulauan Pasifik. Kepulauan Pasifik tetap terbuka untuk negara lain.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kiri) berfoto bersama Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare (tengah) dan Perdana Menteri Papua Niugini James Marape di Gedung Putih, Washington, 29 September 2022.
PORT MORESBY, SENIN – Papua Niugini dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian pertahanan dan keamanan yang memungkinkan militer AS mengakses berbagai lapangan udara serta pelabuhan di negara tetangga di timur Indonesia tersebut. Akan tetapi, negara-negara Kepulauan Pasifik mengingatkan bahwa perjanjian ini tidak berarti kawasan tersebut berpihak kepada salah satu kubu di tengah persaingan geopolitik AS dan China.
Perjanjian itu diteken di Port Moresby pada Senin (22/5/2023) oleh Menteri Pertahanan Papua Niugini Win Bakri Daki dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang mewakili Presiden AS Joe Biden. Semula, Biden berencana datang ke Papua Niugini untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kepulauan Pasifik (PIF) bersama 14 kepala negara di kawasan itu. Ia juga awalnya akan rapat aliansi keamanan Quadrilateral. Akan tetapi, selepas pertemuan kepala negara G7 atau tujuh negara terkaya di dunia dan Uni Eropa di Jepang, Biden harus segera kembali ke Washington guna membahas pagu utang nasional.