Utusan Khusus PBB Ungkapkan Pelanggaran HAM Sistematis oleh Junta Myanmar
Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar mengatakan, penggunaan kekuatan militer masif dan ekstensif melalui pengeboman, pembakaran, dan penargetan warga sipil adalah pelanggaran HAM sistematis oleh junta.
Dalam foto yang diambil pada 26 Juli 2022 di Gedung Parlemen Malaysia, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer berbicara kepada media seusai pertemuan di gedung tersebut. Heyzer, Kamis (16/3/2023), melakukan pertemuan dengan anggota Majelis Umum PBB untuk memberikan informasi mengenai perkembangan terbaru di Myanmar, termasuk dugaan pelanggaran HAM sistematis oleh junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing.
NEW YORK, JUMAT — Penggunaan kekuatan militer yang ekstensif dan masif untuk meredam perlawanan warga sipil menjadi cara junta militer Myanmar mempertahankan kekuasaannya. Pengeboman, pembakaran infrastruktur sipil, hingga menarget warga sipil sebagai bagian dari hukuman kolektif terhadap rakyat yang mendukung gerakan pembangkangan nasinonal adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat.
Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar Noeleen Heyzer menyampaikan hal tersebut kepada anggota Majelis Umum PBB dalam sebuah pertemuan di New York, Kamis (16/3/2023). Dia menyebut, dampak yang ditimbulkan akibat kudeta per 1 Februari 2021 menghancurkan dan kekerasan terus berlanjut pada skala yang mengkhawatirkan.