Korban Kerja Paksa Masa Jepang Tolak Keputusan Kompensasi
Dibayangi masalah geopolitik di Semenanjung Korea, Pemerintah Korea Selatan mengumumkan rencana pembayaran kompensasi bagi para korban kekejaman Jepang menggunakan dana internal. Keputusan itu dikecam korban.
Warga berunjuk rasa memprotes keputusan Pemerintah Korea Selatan tentang skema kompensasi kepada korban kerja paksa semasa pendudukan Jepang di luar Kantor Kementerian Luar Negeri di Seoul, Senin (6/3/2023). (Photo by Jung Yeon-je / AFP)
Seoul, Senin — Rencana Pemerintah Korea Selatan mengumpulkan dana dari perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk memberi kompensasi pada warganya yang menjadi korban kerja paksa dan pekerja seks semasa Jepang berkuasa (1910-1945), telah membuat kegaduhan. Korban menolak dan masih meminta Pemerintah Jepang memberikan kompensasi pada mereka secara langsung.
Sedangkan oposisi pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol menilai langkah itu sebagai tanda bahwa Istana Biru menyerah dan tunduk pada Jepang. Mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut keputusannya.