Incar Kursi Dewan HAM PBB 2024-2026, RI Tak Ingin Isu HAM Picu Ketegangan Geopolitik
Politisasi isu HAM, standar ganda, dan praktik menuduh harus dihindari. HAM untuk melindungi martabat manusia, bukan mengintensifkan persaingan geopolitik. Ini cara pandang Indonesia mendorong isu HAM di tingkat global.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan pidato pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB periode 2020-2022 pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-40 di Markas PBB, Geneva, Swiss, Selasa (26/2/2019). Indonesia akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.
JAKARTA, KOMPAS – Indonesia risau terhadap politisasi dan standar ganda dalam isu hak asasi manusia (HAM) di panggung internasional. Indonesia mendorong penerapan HAM sepenuhnya sebagai perangkat perlindungan martabat manusia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di tengah upaya Indonesia untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Sebelumnya, Indonesia telah menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.