Jepang Kian Jauh dari Konstitusi Antiperang

Di dalam dokumen kebijakan baru, China tidak disebut sebagai ancaman, tetapi ”kekhawatiran serius” dan ”tantangan strategis terbesar” Jepang. Jepang juga menyebut Rusia sebagai ”tantangan”.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana bagian depan kapal perang angkatan laut Jepang JS Samidare saat sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (8/5/2019).

TOKYO, RABU — Pemerintah Jepang akan merombak besar-besaran kebijakan pertahanannya dengan menaikkan anggaran pertahanan, membentuk ulang komando militer, dan memiliki rudal baru untuk mengantisipasi ancaman dari China. Kebijakan baru yang tertuang di dalam tiga dokumen pertahanan dan keamanan ini kemungkinan akan diumumkan pada Jumat (16/12/2022). Kebijakan baru ini tidak hanya mengubah, tetapi juga membentuk ulang lanskap pertahanan Jepang yang selama ini memiliki konstitusi pasifis atau antiperang.

”Memperkuat kemampuan pertahanan kita menjadi tantangan paling mendesak dalam situasi keamanan yang parah sekarang ini. Kami akan segera meningkatkan kemampuan pertahanan selama lima tahun ke depan,” kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada akhir pekan lalu.