Raksasa Tambang Diminta Dukung Referendum Masyarakat Adat

Masyarakat adat, apabila referendum 2023 memutuskan, akan memiliki satu suara permanen di parlemen.

KOMPAS/HARRY BHASKARA

Protes orang Aborigin di atas lahan gedung parlemen yang tua. Protes atas pemberian izin pemerintah kepada sebuah perusahaan tambang di Northern Territory ini sudah berlangsung selama 42 tahun. Orang Aborigin menuntut hak atas tanah mereka. Di latar belakang tampak monumen Australian War Memorial.

SYDNEY, KAMIS — Pemerintah Australia meminta agar perusahaan-perusahaan raksasa pertambangan mendukung referendum untuk memberi masyarakat adat satu suara permanen di parlemen. Isu pertambangan sangat lekat dengan keseharian dan kelanjutan budaya masyarakat adat yang dikenal dengan istilah Bangsa-bangsa Pertama atau First Nations.

”Suara ini penting untuk mewakili pandangan Bangsa-bangsa Pertama agar industri dan ekonomi kita bisa berlangsung secara berkelanjutan dan berkeadilan,” kata Menteri Sumber Daya Mineral Australia Madeleine King, di Sydney, Rabu (2/11/2022). Ia berbicara di pertemuan pelaku industri pertambangan yang dihadiri 7.500 perwakilan perusahaan tambang, masyarakat adat, dan kelompok sipil lain.