Kelompok HAM Serukan Pemutusan Aliran Bahan Bakar Pesawat ke Myanmar
Seruan untuk memutus pasokan bahan bakar pesawat jet mendapat perhatian setelah beberapa perusahaan minyak dan gas besar mengatakan akan menarik diri dari investasi ataupun menutup usahanya di Myanmar.
Polisi berjaga di dekat warga yang berunjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Kamis (18/2/2021). Demonstrasi terus terjadi di Myanmar meskipun ada peringatan dan ancaman pembubaran oleh militer.
BANGKOK, KAMIS — Kalangan pembela hak asasi manusia mendesak negara-negara untuk menghentikan pengiriman bahan bakar pesawat terbang ke Myanmar. Langkah itu didesakkan agar serangan udara yang menyasar warga sipil yang diduga dilakukan militer Myanmar di bawah kendali junta tidak berlanjut.
Seruan untuk memutus pasokan bahan bakar pesawat jet mendapat perhatian setelah beberapa perusahaan minyak dan gas besar mengatakan akan menarik diri dari investasi ataupun menutup usahanya di Myanmar. Langkah yang berpotensi mengurangi aliran uang ke junta militer Myanmar di antaranya dilakukan perusahaan Total dan Chevron. Sejauh ini, Myanmar masih memproduksi minyak dan gas lewat sistem kemitraan dengan perusahaan-perusahaan asal Thailand, Jepang, China, dan Korea Selatan. Namun, Myanmar tidak memiliki kilang modern skala besar dan mengimpor semua bahan bakar penerbangan sipil dan militer.