RCEP Harus Meninjau Kembali Marwahnya

Anggota RCEP ada yang keberatan dengan keberadaan Myanmar di dalam kemitraan tersebut. Jika ingin mendepak Myanmar, ganti dulu landasan peraturan RCEP.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (tengah), didampingi Direktur Perundingan ASEAN Donna Gultom (kanan), dan Ketua Negoisasi RCEP Iman Pambagyo, memberikan pidato pembuka dalam Pertemuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) ke-16 di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, Banten, Selasa (6/12). Pertemuan yang diikuti oleh delegasi dari negara-negara anggota ASEAN dan 6 negara yang lain itu antara lain membahas kesepakatan kerja sama di bidang perdagangan barang, jasa dan investasi.

JAKARTA, KOMPAS – Dua anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP meminta agar Myanmar dikeluarkan dari jaringan ini dengan alasan tidak mau memberi panggung kepada junta militer yang dianggap bukan pemerintahan yang sah pascakudeta Februari 2021. Hal ini sejatinya tidak sesuai dengan definisi dan tujuan pembentukan RCEP, kecuali apabila RCEP meninjau kembali marwah serta tujuan kerja mereka.

Isu ini pertama kali diungkit oleh kantor berita Associated Press yang mengabarkan ada dua diplomat dari Asia –yang tidak mereka ungkap namanya- mengemukakan bahwa Selandia Baru keberatan dengan keberadaan Myanmar di RCEP.