Musyawarah dan Mufakat, Senjata Indonesia untuk Kepemimpinan G-20

Kepemimpinan Indonesia dibutuhkan untuk mendinginkan situasi di G-20. Indonesia harus bekerja keras membujuk AS dan China serta negara-negara lain untuk mau duduk bersama dan bermusyawarah.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Tangkapan layar Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional Singapura, Kishore Mahbubani, ketika menjadi narasumber dalam webinar Golkar Institute mengenai kepemimpinan Indonesia di G-20 periode 1 Desember2021-30 November 2022. Webinar dilangsungkan pada Rabu (27/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Indonesia akan memimpin kelompok 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia atau G-20. Sejumlah hal bisa menjadi kekuatan Indonesia dalam menunaikan tugas ini, di antaranya budaya musyawarah mufakat yang kuat, meningkatnya demokrasi, dan bukti komitmen mengerjakan hasil konsensus G-20 sebelumnya.

”Meskipun dilanda pandemi, Indonesia terbukti tetap memiliki demokrasi dan perekonomian yang relatif stabil dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Amerika Serikat dan Brasil, misalnya, saat ini menghadapi gejolak masyarakat akibat polarisasi yang lebar,” kata Kishore Mahbubani, Guru Besar Politik Universitas Nasional Singapura sekaligus pendiri Sekolah Kajian Kebijakan Lee Kuan Yew dalam webinar yang diselenggarakan Golkar Institute, Rabu (27/10/2021).