Fokus dan Persuasi, Kunci Kebijakan Indonesia Hadapi Isu Xinjiang
Indonesia bisa masuk dari pintu isu hak asasi manusia di Xinjiang agar bisa lebih leluasa dan tegas mengutarakan kebijakan. Semestinya isu itu juga tidak dipolitisasi di dalam negeri.
Muslim Uighur yang tinggal di Turki memprotes perlakuan China terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, 5 Februari 2018, di Ankara, Turki.
JAKARTA, KOMPAS — Berita pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis Uighur ataupun sejumlah warga beragama Islam di Provinsi Xinjiang, China, santer di Indonesia. Akan tetapi, pada saat yang sama, Indonesia tidak mengeluarkan sikap ataupun pernyataan yang berarti terhadap permasalahan ini. Ada kesan pemerintah tersandera kecemasan apabila tegas terhadap isu Xinjiang akan memunculkan polarisasi, bahkan separatisme di masyarakat Tanah Air.
Demikian inti diskusi yang diselenggarakan Amnesty International Indonesia pada Kamis (7/10/2021) malam. Diskusi ini sekaligus peluncuran hasil penelitian Amnesty International di Xinjiang yang dalam bahasa Indonesia diberi judul ”Kami Bagaikan Musuh dalam Peperangan: Penahanan Massal, Penyiksaan, dan Persekusi Tiongkok terhadap Muslim di Xinjiang”.