Perlu Kerja Sama Masyarakat Sipil dan Pemerintah untuk Angkat Isu Kunci
Pengarusutamaan isu-isu kunci hasil kerja kelompok masyarakat sipil perlu diupayakan melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan negara-negara anggota G-20 jelang Presidensi Indonesia tahun depan.
Api mendekati Desa Gouves di Pulau Evia, Yunani, Minggu (8/8/2021). Kebakaran hutan yang terjadi selama beberapa hari itu disebabkan gelombang panas berkepanjangan terburuk dalam tiga dekade terakhir ini.
JAKARTA, KOMPAS — Banyak permasalahan tata kelola dunia yang bisa didesakkan kelompok masyarakat sipil dan pemerintah ketika Indonesia menjalani Presidensi Kelompok Negara-negara G-20 yang dimulai pada Desember 2021. Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus bersama oleh negara-negara anggota G-20 membuat dialog dan kerja sama antara kelompok masyarakat sipil dari setiap negara menjadi sangat penting agar isu-isu yang muncul menjadi pembicaraan arus utama.
Sebanyak 25 kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam C20 (Civil 20), Selasa (31/8/2021), memperkenalkan beberapa usulan program priotas. Usulan ini diharapkan bisa muncul sebagai pembicaraan arus utama, terutama ketika dunia sedang dalam proses pemulihan pascapandemi.