Sudan Menuju Negara Sekuler
Deklarasi yang ditandatangani pemerintah transisi Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Sektor Utara menegaskan pemisahan agama dan negara, netralitas negara dalam urusan agama, dan kebebasan beragama di Sudan.
Foto tanggal 29 Juni 2019 ini memperlihatkan Kepala Dewan Militer Sudan Jenderal Abdel-Fattah Burhan berpidato dalam unjuk rasa yang didukung militer di Distrik Omdurman, Khartoum barat, Sudan.
KAIRO, KOMPAS -- Pemerintah transisi Sudan dan salah satu faksi pemberontak utama, Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Sektor Utara atau SPLM-N pimpinan Abdelaziz al-Hilu, Minggu (28/3/2021) waktu Juba, ibu kota Sudan Selatan, menandatangani deklarasi prinsip yang menegaskan, Sudan sebagai negara sekuler.
Deklarasi juga menegaskan, pemisahan agama dan negara, netralitas negara dalam urusan agama, jaminan kebebasan beragama, dan negara tidak mengadopsi satu agama tertentu sebagai agama resmi negara itu.