Pemindahan IKN Dinilai Problematis, Presiden Jokowi Diminta Berdialog dengan Masyarakat Adat
Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang tergesa-gesa dinilai sarat masalah. Negara perlu memastikan ruang dan kualitas hidup masyarakat adat di sana yang khawatir tergusur akibat gempuran pembangunan.
Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Komite Nasional Pembaruan Agraria atau KNPA menilai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur terlalu tergesa-gesa dan sarat masalah. Presiden Joko Widodo diminta berdialog langsung dengan komunitas masyarakat adat di sana untuk memastikan ruang dan kualitas hidup mereka di masa depan.
Deputi Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Erasmus Cahyadi mengatakan, lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukanlah tanah tak bertuan. Sedikitnya terdapat 21 komunitas masyarakat adat yang hidup di sana.