Monitoring-Evaluasi Perlu Lebih Tegas dalam Pengetatan Pembatasan Sosial

Pembatasan kegiatan masyarakat yang diperketat perlu disertai pengawasan dan monitoring yang tegas. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat agar kebijakan bisa terimplementasi optimal.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga melintasi baliho penutupan sementara Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021). Seluruh destinasi wisata di Jakarta ditutup mulai 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021. Pemprov DKI Jakarta menetapkan ketentuan baru untuk meningkatkan pengendalian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

JAKARTA, KOMPAS – Rencana pemerintah untuk memperketat pemberlakuan pembatasan sosial masyarakat perlu disertai dengan monitoring dan evaluasi yang tegas. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga harus sejalan agar kebijakan yang sudah diatur tidak sekadar imbauan. Dengan begitu, kebijakan tersebut bisa dipastikan berjalan dengan optimal sampai ke tingkat terkecil di masyarakat.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga Mantan Direktur Penyakit Menular Organisasi Kesehatan Dunia Regional Asia Tenggara (WHO SEARO) Tjandra Yoga Aditama saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/6/2021) mengatakan, kebijakan yang berlaku saat ini sudah tidak mampu mengakomodasi situasi penularan di masyarakat. Hal itu nampak dari mobilitas masyarakat yang masih tinggi, jumlah pasien yang terus bertambah, serta fasilitas kesehatan yang sudah kolaps.