Pembangunan Infrastruktur Pemantauan Jadi Prioritas
Ketersediaan sistem dan infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan hidup yang mumpuni diperlukan agar setiap analisis dan kebijakan mengacu padanya. Sejumlah upaya melengkapi infrastruktur tersebut terus dilakukan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2F20210217ags39_1613569090.jpg){kind=logo}
Sampah terbawa aliran Sungai Ciliwung di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (17/2/2021). KLHK dalam rilis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL) yang terakhir melaporkan, pada 2018 kualitas air Indonesia 72,77 dari skala 0-100.
JAKARTA, KOMPAS – Realisasi pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan di sejumlah daerah saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Infrastruktur pemantauan ini perlu menjadi prioritas untuk memudahkan dalam proses analisis data untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup ke depan.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Muhammad Rizali Karliansyah menyampaikan, pembangunan infrastruktur pemantauan telah menjadi prioritas sejak 2015. Pada periode awal, pembangunan infrastruktur fokus dibuat untuk memantau kualitas udara (air quality monitoring system/AQMS) dan air sungai (online monitoring/Onlimo).