Kebijakan dan Penegakan Hukum Picu Penurunan Deforestasi
Pemerintah diminta menjaga konsistensi penurunan deforestasi dengan kebijakan pendukung dan penegakan hukum yang lebih kuat. Terlebih, keberadaan UU Cipta Kerja agar tak malah menyebabkan deforestasi tinggi.
JAKARTA, KOMPAS β Kebijakan yang bisa mengerem deforestasi dan penegakan hukum di sektor kehutanan menjadi faktor yang menyebabkan penurunan deforestasi selama 2016-2018. Pemerintah perlu menjaga momentum ini dengan mempertahankan kebijakan perlindungan hutan dan mendorong penegakan hukum yang lebih memberikan efek jera bagi pelanggar.
Hal tersebut terangkum dalam hasil studi yang dilakukan Kemitraan Indonesia terkait faktor-faktor penjelas penurunan deforestasi periode 2016-2018. Studi dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif ataupun korelasi secara kuantitatif terhadap faktor-faktor penjelas tersebut. Studi ini juga membandingkan deforestasi yang diperoleh dari Universitas Maryland, Amerika Serikat, dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).