Klaim dan Realitas Vaksin Nusantara

Prosedur riset untuk mengembangkan vaksin Covid-19 di dalam negeri mesti tetap mengedepankan sains demi menjamin keamanan, kemanjuran, dan mutu vaksin. Untuk itu, jangan terburu-buru mengklaim keberhasilan riset vaksin.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Aktivitas petugas di Laboratorium Patologi Klinik RSUP Dr Kariadi Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/2/2021). Di ruangan berbeda, pada area yang sama, juga terdapat laboratorium uji Covid-19 dengan kapasitas 300-400 pemeriksaan per hari. Selain itu, juga terdapat ruangan untuk penelitian dan pengembangan vaksin nusantara, yang saat ini telah selesai melalui uji klinis tahap I.

Tingginya kebutuhan vaksin Covid-19 menyebabkan adanya tekanan besar untuk mempercepat pengembangan dan persetujuan penggunaannya. Namun, vaksin merupakan produk sains, bukan politik. Prosesnya harus tetap mengedepankan sains untuk memastikan keamanan, kemanjuran, dan efektivitasnya.

Tekanan untuk mempercepat pengembangan vaksin di Indonesia itu terlihat dalam Rapat Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (11/3/2021) lalu yang berlangsung lebih dari sembilan jam dan bisa diikuti secara daring. Anggota DPR dari Fraksi Golkar Darul Siska misalnya, meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menurunkan standar yang dianggapnya merepotkan Vaksin Nusantara.