Politik Hijau Jadi Solusi untuk Atasi Krisis

Pemerintah dinilai belum memanfaatkan krisis multidimensi 2020,sebagai titik tolak memprioritaskan lingkungan hidup. Walhi mencatat, dari 7 prioritas RKP 2021, porsi lingkungan hidup kecil. Pemerintah menepis asumsi itu.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Sisa-sisa batu bara di dekat lubang bekas tambang di Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (22/1/2021). Kerusakan lingkungan di hulu Sungai Martapura ini membuktikan pemicu bencana alam karena kerusakan lingkungan.

JAKARTA, KOMPAS – Adanya krisis multidimensi pada 2020 belum menjadi pembelajaran untuk memprioritaskan isu lingkungan dalam rencana kerja pembangunan 2021. Ketiadaan perubahan signifikan dalam memprioritaskan isu lingkungan ini membuat semua pihak perlu didorong untuk menerapkan politik hijau guna mengatasi krisis multidimensi dan polarisasi di masyarakat.

Koordinator Desk Politik Walhi Nasional Khalisah Khalid mengatakan, sektor yang perlu didorong melalui politik hijau harus masuk ke dalam permasalahan struktural terutama kebijakan ekonomi dan politik. Politik hijau dapat diartikan sebagai sebuah ideologi politik yang memperjuangkan terbentuknya masyarakat yang ekologis dan berkelanjutan.