Ketimpangan Pemanfaatan Hutan Masih Jadi Persoalan Utama

Penurunan kualitas dan kuantitas hutan disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain konversi hutan menjadi infrastruktur, pembangunan wilayah, perkebunan, dan pertambangan.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Beberapa warga bercengkerama di Kampung Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat, pertengahan Maret 2015. Mereka berada di Pulau Um dan di seberang laut, terlihat hutan adat Moi Kelim. Warga setempat menganggap hutan itu sebagai ibu kandung yang menghidupi mereka. Karena itu, warga mempertahankan hutan dari perusahaan-perusahaan yang hendak merambahnya.

JAKARTA, KOMPAS — Ketimpangan pengelolaan masih menjadi permasalahan utama pemanfaatan hutan di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di tanah Papua. Tren ketimpangan ini akan berlanjut jika tidak terdapat intervensi kebijakan dan transformasi kelembagaan untuk memastikan optimalnya pelayanan publik terhadap masyarakat lokal atau adat di Papua.

Analisis data yang dihimpun dari berbagai sumber kementerian atau lembaga menunjukkan, kawasan hak pengusahaan hutan (HPH) yang dikelola adat di Papua hanya seluas 78.040 hektar. Angka ini sangat timpang dengan HPH dari korporasi yang tercatat seluas 5,5 juta hektar.