Pemerintah Diminta Segera Terapkan KLHS Pegunungan Kendeng
Gunretno (tengah) dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng hadir dalam diskusi bertema ”Menagih Kehadiran Negara” di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/12/2018). Bersama Sulaiman (kiri), perwakilan masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, keduanya menyampaikan tantangan dan harapan kepada pemerintah terkait penyelesaian konflik lingkungan di daerah asal mereka.
BOGOR, KOMPAS — Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS untuk pengelolaan kawasan Pegunungan Kendeng yang berkeberlanjutan dilakukan dua tahap sejak 2016 hingga pertengahan 2018. Namun, sampai saat ini, pemerintah belum juga menindaklanjuti hasil kajian tersebut.
Gunretno dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mengatakan bahwa pemerintah, khususnya presiden, berkewajiban membuat kebijakan untuk pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah berdasarkan hasil KLHS.