Iklan
Aturan Lamban Terbit, Korban Kriminalisasi Bertambah
Pemerintah didorong menerbitkan aturan Anti SLAPP. Ini berkaca dari gugatan hukum yang dihadapi pakar IPB Bambang Hero Saharjo, saksi ahli kasus lingkungan.
JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didesak segera merampungkan payung hukum perlindungan bagi pembela lingkungan. Apabila ditunda, kriminalisasi menjadi alat pembungkaman pegiat lingkungan.