Sejumlah Aspek Penegakan Hukum Kurang Terakomodasi dalam RUU Konservasi

RUU Konservasi SDA dan Ekosistem disahkan menjadi UU, tetapi aspek penegakan hukum masih terbatas.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Dua binturong (Arctictis binturong) diamankan polisi di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (30/5/2024). Hewan dilindungi itu, yang sebelumnya dipelihara oleh warga, menurut rencana akan diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi undang-undang. Namun, sejumlah aspek penegakan hukum dinilai masih terbatas dan kurang terakomodasi dalam regulasi tersebut.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) diputuskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024).