Saat Jalan Politik dan Hukum Buntu, Kebudayaan Jadi Alternatif

Ketika jalan politik dan hukum buntu, jalan kebudayaan dibutuhkan untuk mengembalikan Indonesia kepada kesejatiannya.

JAKARTA, KOMPAS — Jalan politik dan hukum di Indonesia saat ini mengalami kebuntuan, mengunci satu sama lain. Lembaga negara dan lembaga hukum pun terkooptasi oleh kekuasaan. Sementara kaum intelektual menghadapi dilema dan problematikanya sendiri yang tidak berkesudahan.

”Indonesia kembali ke masa gelap demokrasi, maka diperlukan kebudayaan sebagai alternatif untuk memulihkan Indonesia,” ujar Profesor Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), pada acara Koentjaraningrat Memorial Lectures XXI/2024, Senin (3/6/2024), di Auditorium Mochtar Riady, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI.