Wapres Amin: Penentuan Biaya Haji Mesti Proporsional
Wapres Amin meminta penentuan biaya haji, termasuk menyangkut besaran subsidi, mesti dibuat proporsional. Hal ini agar tidak menimbulkan beban bagi jemaah haji dan sekaligus tidak memberatkan BPKH.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menjawab pertanyaan awak media di sesi keterangan pers seusai memimpin Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2023 di Ballroom Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, subsidi biaya ibadah haji tetap diperlukan agar tidak membebani jemaah. Di sisi lain, besaran subsidi juga jangan sampai memberatkan Badan Pengelola Keuangan Haji. Kebijakan mengenai biaya haji mesti dibuat secara proporsional.
”Saya sudah sering mengatakan bahwa selama ini biaya haji itu diberi subsidi lebih besar, bahkan separoh lebih, sehingga memberatkan lembaga BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji),” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menjawab pertanyaan awak media di sesi keterangan pers seusai memimpin Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2023 di Ballroom Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).