Transparansi Pencabutan Izin Konsesi Dipersoalkan
Walhi dan sejumlah organisasi masyarakat sipil memublikasikan laporan perkembangan pencabutan izin sektor kehutanan dan perkebunan.
Masyarakat dari Komunitas Adat Laman Kinipan melakukan unjuk rasa di lokasi tempat pembukaan lahan PT SML, di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, pada akhir November lalu.
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta satuan tugas pemerintah transparan dalam pencabutan berbagai izin usaha berbasis lahan. Selama ini, informasi tentang evaluasi pencabutan izin tersebut dinilai belum terbuka kepada publik. Akibat informasi yang tertutup tersebut, mereka menemukan adanya dugaan sejumlah pelanggaran di perusahaan-perusahaan yang izinnya telah dicabut.
”Kami berharap ada keterbukaan informasi dari pemerintah sehingga ada titik tengah dari temuan-temuan kami di lapangan,” kata Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Arta Siagian saat peluncuran laporan perkembangan pencabutan izin sektor kehutanan dan perkebunan di Jakarta, Senin (22/5/2023).