logo Kompas.id
β€Ί
Humanioraβ€ΊStop Politisasi Perbedaan Idul...
Iklan

Stop Politisasi Perbedaan Idul Fitri

Perbedaan penentuan Idul Fitri harusnya bisa diselesaikan dengan dialog, bukan saling mengkriminalkan. Dialog perlu dilakukan dengan kepala dingin dan semangat menyatukan umat dalam satu sistem kalender Islam Indonesia.

Oleh
MUCHAMAD ZAID WAHYUDI
Β· 1 menit baca
Suasana pemantauan hilal oleh petugas dari Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta di Masjid Raya KH Hasyim Asyari, Cengkareng, Jakarta, Kamis (20/4/2023). Pemantauan tersebut untuk menentukan jatuhnya 1 Syawal 1444 Hijriah. Terdapat empat titik pemantauan hilal di DKI Jakarta. Sementara Kementerian Agama melakukan pemantauan di 132 titik di seluruh Indonesia.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana pemantauan hilal oleh petugas dari Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta di Masjid Raya KH Hasyim Asyari, Cengkareng, Jakarta, Kamis (20/4/2023). Pemantauan tersebut untuk menentukan jatuhnya 1 Syawal 1444 Hijriah. Terdapat empat titik pemantauan hilal di DKI Jakarta. Sementara Kementerian Agama melakukan pemantauan di 132 titik di seluruh Indonesia.

Untuk pertama kalinya, setelah mengalami perbedaan Idul Fitri hampir 40 tahun, beda Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 Masehi berakhir dengan penangkapan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional oleh polisi.

Ketegangan diskusi penentuan Idul Fitri akhirnya berujung menjadi masalah hukum. Upaya menyatukan umat Islam Indonesia dalam satu sistem kalender hijriah sepertinya masih jauh dari harapan.

Editor:
EVY RACHMAWATI
Bagikan