Perguruan Tinggi Masih Dominan Dianggap sebagai Lembaga Birokrasi
Kinerja dosen sebagai insan akademis dan ilmuwan di perguruan tinggi masih sarat diukur dengan pendekatan lembaga birokrasi dan administrasi. Pendekatan ini kontraproduktif memacu profesionalisme dosen.
Ratusan dosen dan tenaga kependidikan berstatus non-pegawai negeri sipil (PNS) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, di Pekanbaru, Senin (17/4/2023), melakukan aksi damai. Para dosen dan tenaga kependidikan non-PNS ini menuntut keadilan untuk bisa menjadi dosen ASN PPPK secara adil kepada pemerintah. Para dosen di Indonesia menghadapi tantangan masih kuatnya aturan birokrasi dalam kinerja sebagai akademisi dan ilmuwan.
JAKARTA, KOMPAS — Penyeragaman aturan berupa rebirokratisasi aparatur sipil negara atau ASN dapat berdampak pada sejumlah pembatasan yang justru kontraproduktif bagi kinerja ilmuwan, terutama di perguruan tinggi. Padahal, ilmuwan memiliki bentuk, lingkungan, dan luaran kinerja saintifik yang khas, yang didasarkan pada prinsip kolegialitas dan etika ilmiah yang kuat, bukan didasarkan pada aspek administratif, birokratis, serta teknokratisme.
Oleh karena itu, pengaturan jabatan fungsional ASN secara homogen dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 1 Tahun 2023 menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di kalangan ilmuwan, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai dosen. Hal ini karena dominannya memperlakukan universitas dan institusi akademik lainnya layaknya sebagai lembaga birokrasi dan administrasi pemerintahan, serta mengabaikan tugas dan fungsi khas universitas yang membawa misi Tri Dharma perguruan tinggi.