Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Perlu Pendampingan

Tata kelola usaha perhutanan yang dilakukan masyarakat tetap perlu transformasi, khususnya untuk melihat pasar dan aspek permodalan. Oleh karena itu, peran pendamping sangat penting untuk membuka akses kerja sama ini.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Ketua Gabungan Kelompok Tani Mandiri Lestari, KPH Batu Tegi Kabupaten Tanggamus, Lampung, Eko P Juliana menanam pohon di lahan kritis di dalam kawasan Hutan Lindung Batu Tegi, Tanggamus, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Selain fasilitas pendanaan, keberhasilan pengembangan usaha program perhutanan sosial juga memerlukan pendampingan dari berbagai pihak. Pendampingan tidak hanya untuk meningkatkan kelas kelompok perhutanan sosial, tetapi juga membuka akses kerja sama di bidang permodalan maupun usaha.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Djoko Hendratto menyampaikan, salah satu fokus BPDLH saat ini, yaitu dana reboisasi yang berkorelasi terhadap rehabilitasi lahan dan hutan di tingkat tapak. Penyaluran anggaran ini juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.