Rehabilitasi Mangrove di Sumut Terkendala Anggaran, Alih Fungsi Masih Masif
Rehabilitasi hutan mangrove terkendala keterbatasan anggaran, perambahan, dan alih fungsi. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menargetkan rehabilitasi 13.357 hektar di Sumut pada 2022, realisasinya hanya 373 hektar.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F11%2F08%2F7dc08625-4391-4241-9986-28cce7119d53_jpg.jpg){kind=logo}
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono (kedua dari kanan) berbincang dengan warga saat meninjau rehabilitasi mangrove di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (8/11/2022). BRGM menargetkan 13.357 hektar rehabilitasi mangrove di Sumut pada 2022, tetapi realisasinya hanya 373 hektar karena keterbatasan anggaran.
MEDAN, KOMPAS — Rehabilitasi hutan mangrove masih terkendala keterbatasan anggaran, banyaknya lahan yang tidak bersih secara hukum, dan meluasnya perambahan dan alih fungsi. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menargetkan rehabilitasi 13.357 hektar mangrove di Sumut pada 2022, tetapi realisasinya hanya 373 hektar.
”Anggaran tahun 2022 yang tersedia untuk rehabilitasi mangrove di Sumut Rp 4,3 miliar untuk 373 hektar,” kata Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono saat meninjau rehabilitasi mangrove di Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (8/11/2022).