logo Kompas.id
โ€บ
Humanioraโ€บAtasi Lonjakan Kasus Gangguan ...
Iklan

Atasi Lonjakan Kasus Gangguan Ginjal, Pemerintah Perkuat Surveilans

Pemerintah berupaya mengatasi lonjakan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak dengan memperkuat surveilans. Langkah ini untuk mengefektifkan penanggulangan dan tindakan dalam penanganan kasus tersebut.

Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
ยท 1 menit baca
Perawat berjalan keluar dari ruang periksa poliklinik spesialis nefrologi di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak (PKIA) Kiara RSUP Dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Ruang PICU ini merawat 11 pasien anak penderita gangguan ginjal akut. RSCM menjadi rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien anak yang menderita gangguan ginjal akut. Saat ini hanya ada 14 rumah sakit rujukan dialisis anak. Data Kementerian Kesehatan per 20 Oktober 2022 menyebutkan, total kasus gangguan ginjal akut yang dilaporkan sebanyak 208 kasus yang tersebar di 20 provinsi. Dari jumlah itu, setidaknya terdapat 118 kematian atau 56,7 persen dari total kasus yang dilaporkan. Bahkan, tingkat kematiannya di RS Cipto Mangunkusumo mencapai 63 persen.
KOMPAS/RIZA FATHONI

Perawat berjalan keluar dari ruang periksa poliklinik spesialis nefrologi di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak (PKIA) Kiara RSUP Dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Ruang PICU ini merawat 11 pasien anak penderita gangguan ginjal akut. RSCM menjadi rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien anak yang menderita gangguan ginjal akut. Saat ini hanya ada 14 rumah sakit rujukan dialisis anak. Data Kementerian Kesehatan per 20 Oktober 2022 menyebutkan, total kasus gangguan ginjal akut yang dilaporkan sebanyak 208 kasus yang tersebar di 20 provinsi. Dari jumlah itu, setidaknya terdapat 118 kematian atau 56,7 persen dari total kasus yang dilaporkan. Bahkan, tingkat kematiannya di RS Cipto Mangunkusumo mencapai 63 persen.

JAKARTA, KOMPAS โ€” Pemerintah memperkuat surveilans untuk mengantisipasi lonjakan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan akurasi dan keterpaduan data terkait kasus penyakit tersebut sehingga kebijakan penanganan yang dirumuskan berbasis bukti serta memberikan rasa aman perlindungan kepada masyarakat.

โ€Kami melihat masih ada potensi banyak kasus yang belum terdata dengan baik. Agar ini tidak menjadi fenomena โ€gunung esโ€, kegiatan surveilans diperkuat,โ€ kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Editor:
MADINA NUSRAT
Bagikan