Akses Pelayanan KB Masih Terkendala
Akses pelayanan kontrasepsi masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Komitmen dalam program Keluarga Berencana 2030 diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut.
Suasana pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang yang diberikan oleh petugas BKKBN bagi warga Distrik Arso, Selasa (19/12/2019), di Posyandu Bina Ria Sejahtera Arso VII, Kabupaten Keerom, Papua.
JAKARTA, KOMPAS — Kebutuhan pelayanan kontrasepsi yang tidak terpenuhi di Indonesia terus meningkat. Padahal, hal ini menjadi salah satu indikator penting yang menentukan keberhasilan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Pencapaian dari tujuan pembangunan nasional pun turut dipengaruhi.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mencatat, angka pelayanan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) meningkat selama masa pandemi Covid-19. Pada 2019, angka unmet need sebesar 12,1 persen. Angka itu meningkat pada 2020 menjadi 13,4 persen dan tahun 2021 menjadi 18 persen. Sementara, pemerintah telah menargetkan penurunan unmet need pada 2021 sebesar 8,8 persen.