Bupati Bogor Suap Auditor BPK Rp 1,9 Miliar demi Rekayasa Hasil Audit
Bupati Bogor Ade Yasin menargetkan Kabupaten Bogor mendapatkan audit wajar tanpa pengecualian dalam LKPD 2021 . Namun, hasil pemeriksaan BPK Jabar, laporan keuangan tahun 2021 jelek dan bisa berakibat opini "disclaimer".
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (tengah) didampingi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (kiri) dan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan pers kepada wartawan dalam operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap rekayasa audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021, Kamis (28/4/2022) dini hari.
JAKARTA, KOMPAS – Bupati Bogor Ade Yasin diduga menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dengan nilai total Rp 1,9 miliar untuk mengondisikan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021. Hasil audit riil, Pemkab Bogor mendapatkan status disclaimer. Ade meminta audit direkayasa agar menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Usai pemeriksaan intensif terhadap 12 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers, Kamis (28/4/2022) dini hari. Firli didampingi Ketua BPK Isma Yatun dan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.