Kepala Daerah Rentan Terjerat Penyuapan serta Pengadaan Barang dan Jasa

Ada lebih dari 1.000 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dari 2004 hingga 2021. Berdasarkan jenis perkaranya, tindak pidana korupsi terbanyak adalah penyuapan.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron menyampaikan paparan dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi untuk mewujudkan pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (17/3/2022).

BANJARMASIN, KOMPAS — Penyuapan serta pengadaan barang dan jasa masih menjadi perkara tindak pidana korupsi yang dominan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan para kepala daerah di Kalimantan Selatan untuk tidak menyalahgunakan kewenangan agar tidak lagi terkena operasi tangkap tangan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengingatkan kepala daerah di Kalsel dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi untuk mewujudkan pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (17/3/2022).