Kemenkeu Langsung Diawasi Prabowo, Kebijakan Fiskal Rentan Diintervensi Politik

Perubahan struktur itu bisa menciptakan sentralisasi keputusan dan semakin mengurangi checks and balances di pemerintah.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama (duduk dari kiri ke kanan) Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Polkam Budi Gunawan sebelum dimulainya sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Presiden Prabowo Subianto ”mengambil alih” Kementerian Keuangan langsung di bawah pengawasannya bisa berimplikasi luas. Meski dapat mempercepat keputusan fiskal dan anggaran negara, langkah itu juga bisa menggerus kredibilitas dan otonomi Kemenkeu, serta membuat kebijakan fiskal lebih mudah diintervensi secara politik.

Penempatan Kemenkeu langsung di bawah pengawasan Presiden Prabowo Subianto itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.