Menyingkap Paradoks Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan kelautan hadapi paradoks, antara ekonomi biru yang berkelanjutan dan ancaman eksploitasi sumber daya laut

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Nelayan merapikan kembali jaringnya saat berlabuh di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, usai melaut di Teluk Jakarta, Senin (12/8/2024).

Ekonomi biru dan pembangunan berkelanjutan menjadi gaung kebijakan sektor kelautan dan perikanan di era pemerintahan Jokowi. Upaya membangkitkan “raksasa tidur” negara bahari didorong mengedepankan prinsip keseimbangan ekonomi dengan ekologi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menggulirkan lima agenda besar atau prioritas berbasis ekonomi biru, meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Selain itu, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut.