Sri Mulyani Minta DJP Dalami Kebocoran Data Pajak Presiden dan Jutaan Wajib Pajak
Kasus kebocoran data pajak ini menambah panjang daftar kebocoran data pribadi dari basis data milik negara.
Tangkapan layar 6 juta data pajak yang dibocorkan dan diperjualbelikan di situs open source oleh peretas dengan identitas Bjorka. Data pajak yang dibocorkan termasuk milik Presiden Joko Widodo, kedua putranya, dan para pejabat tinggi negara.
JAKARTA, KOMPAS — Dugaan kebocoran data publik kembali terjadi di Indonesia. Sebanyak 6 juta data pajak, termasuk milik Presiden Joko Widodo, keluarga, dan petinggi negara lainnya, diduga diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk segera mendalami dan mengevaluasi persoalan tersebut.
Informasi tentang dugaan kebocoran data pajak itu awalnya menyebar di akun media sosial X @secgron milik pengamat keamanan siber Teguh Aprianto pada Rabu (18/9/2024). Dalam unggahannya, ia menyebutkan sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP) diperjualbelikan di situs terbuka (open source) forum jual-beli data siber dengan harga sekitar Rp 150 juta.