Urgensi Dukungan Fiskal dalam Mewujudkan Ekonomi Restoratif

Mengubah paradigma menuju model ekonomi restoratif perlu dukungan mekanisme insentif dan disinsentif fiskal.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Aktivis lingkungan yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Oktober 2017. Aksi tersebut merupakan salah satu bentuk keprihatinan karena pemerintah belum mengutamakan rakyat dari ancaman perubahan iklim.

Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto kelak akan menghadapi persoalan ekonomi dan sosial, turunan dari dampak perubahan iklim, yang semakin kompleks dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Sebab itu, rezim baru perlu mereformasi paradigma ekonom konvensional yang selama ini berjalan, menuju model ekonomi restoratif.

Pada berbagai rangkaian pertemuan menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil, yang akan berlangsung 18-19 November 2024, kesadaran akan besarnya dampak krisis iklim akibat kebijakan ekonomi yang kurang selaras dengan upaya pelestarian alam melahirkan pembahasan soal urgensi transformasi menuju ekonomi restoratif.