Untuk Apa Pemadanan NIK-NPWP?

Wajib pajak yang tidak memadankan NIK-NPWP akan merugi karena dapat dikenai tarif Pajak Penghasilan lebih tinggi.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Brosur berisi informasi integrasi nomor induk kependudukan (NIK) dan NPWP di kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2023).

Tanggal 30 Juni 2024 adalah tenggat waktu untuk memadankan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Informasi pemberitahuan tentang pemadanan NIK-NPWP pun sudah berseliweran di mana-mana. Namun, belum semua wajib pajak mengurus pemadanan datanya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 27 Juni 2024, sebanyak 73,77 juta atau 99,08 persen wajib pajak orang pribadi sudah memadankan NIK-nya sebagai NPWP. Dari total target 74,45 juta wajib pajak yang mesti memadankan NIK dan NPWP-nya, masih ada 674.000 wajib pajak yang belum melakukan pemadanan.