Kedepankan Kemanusiaan dalam Pembebasan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN

Masih ada 2.086 hektar lahan di Ibu Kota Nusantara yang statusnya tumpang tindih dengan lahan masyarakat.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Presiden Joko Widodo meninjau langsung kesiapan lapangan upacara dan Istana Negara yang akan digunakan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (5/6/2024.) Presiden menyebut bahwa persiapan jelang HUT ke-79 sudah hampir selesai.

Upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya di Ibu Kota Nusantara atau IKN, tak dapat menghindari munculnya konflik dalam upaya pembebasan lahan masyarakat setempat. Potensi konflik timbul karena masyarakat harus merelakan bidang tanah yang telah puluhan tahun mereka tinggali untuk mendukung rencana pemerintah.

Persoalan tumpang-tindih status tanah untuk kepentingan investasi di IKN dalam beberapa waktu terakhir mengemuka dan jadi pembahasan publik. Sedikitnya, 2.086 hektar lahan di IKN statusnya masih tumpang tindih antara hak guna usaha (HGU) yang menjadi milik pemerintah dengan klaim milik masyarakat setempat.