Program Tapera Bisa Gerus Ekonomi Negara hingga Rp 1,21 Triliun

Tapera lebih banyak menguntungkan pemerintah ketimbang kelompok pekerja, pengusaha, dan ekonomi secara keseluruhan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pekerja merampungkan pembuatan rumah bersubsidi di kawasan Rabak, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/1/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Program wajib iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan berlaku paling lambat tahun 2027 dinilai membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi kondisi ekonomi. Kebijakan tersebut berpotensi menekan profit pelaku usaha, menggerus pendapatan pekerja, hingga menurunkan produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar Rp 1,21 triliun per tahun.

Berdasarkan hasil kajian ”Tapera untuk Siapa: Membedah Untung Rugi Program Tabungan Perumahan Rakyat” yang dikeluarkan Celios pada Senin (3/6/2024), kebijakan Tapera lebih banyak memberikan dampak negatif ketimbang manfaat bagi perekonomian negara. Program tersebut pun lebih banyak menguntungkan pemerintah ketimbang kelompok pekerja dan pengusaha.